Debat Capres 2019 yang Berlangsung Seru

Populerberita.com – Debat Capres 2019, Debat perdana Pilpres 2019 berlangsung seru. Dua pasangan yakni Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling lempar isu soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Paling kentara dalam debat yakni Jokowi vs Prabowo. Kemudian Jokowi vs Sandiaga. Sementara Ma’ruf Amin tak begitu banyak menyampaikan pernyataan maupun menjawab pertanyaan. Tercatat, cawapres Jokowi itu hanya 4 kali bicara di panggung debat.

Meski demikian, penampilan Ma’ruf tetap dipuji. Timses Jokowi pun menjelaskan pembagian menjawab dalam debat.

“Kan (Ma’ruf) berbicara juga tadi, walaupun ya memang wakil selalu begitu. Harus, nomor satu harus lebih banyak daripada nomor dua,” sebut Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jusuf Kalla.

Debat Capres 2019, Jokowi vs Prabowo Soal Tumpang Tindih Aturan antara Pusat-Daerah

Di panggung Debat Capres 2019, Jokowi mengatakan sinkronisasi daerah dengan pusat penting. Dia mengatakan ingin membuat pusat legislasi nasional yang langsung dikontrol presiden.

“Kami akan sambungkan fungsi legislasi yang ada di kementerian dan kami gabungkan dengan pusat legislasi nasional sehingga dikontrol presiden, satu pintu. Jadi tidak tumpang tindih,” ucap Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Dia juga mengatakan akan melakukan penyederhanaan aturan yang ada di daerah, sehingga tidak ada tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah.

“Konsultasi ke pusat legislasi nasional. Kami akan sederhanakan semuanya sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” tutur Jokowi.

Prabowo kemudian menimpali. Dia menyatakan aturan di Indonesia justru begitu tumpang tindih.

“Pemerintah itu yang bertanggung jawab untuk penyelarasan, perbaikan, untuk menghasilkan produk-produk aturan itu. Presiden adalah chief of law enforcement,” kata Prabowo.

“Yang jelas, sekarang tumpang tindih, perlu pakar untuk membantu pemerintah, kita ingin percepatan. Kita ingin ada terobosan,” lanjut dia.

Prabowo Kritik Hukum Berat Sebelah, Jokowi Singgung Hoax Ratna

Prabowo mempertanyakan keadilan hukum di masa pemerintahan Jokowi. Saat debat, dia bilang di pemerintahan Jokowi masyarakat merasakan hukum berat sebelah.

“Bapak sudah memerintah 4 tahun lebih, yang kami temukan ada perasaan masyarakat bahwa aparat berat sebelah,” kata Prabowo.

Prabowo mencontohkan kepala daerah yang deklarasi mendukung paslon nomor urut 01 tidak ditangkap. Namun, kepala daerah yang mendukung paslon 02 ditangkap.

Mendengar hal itu, Jokowi meminta Prabowo tidak asal tuduh. Setiap masalah hukum ada mekanismenya tersendiri. Dia mengatakan silakan melapor jika ada bukti.

Setelah itu, Jokowi menyindir kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

“Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat, jangan grasa-grusu. Misalnya jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, babak belur ternyata operasi plastik,” pungkasnya.

Debat Capres 2019, Ditanya Prabowo soal Pejabat Parpol, Jokowi Singgung Baharuddin Lopa

Prabowo memberi pertanyaan kepada Jokowi soal penegakan hukum yang dinilai kerap tidak adil karena sang pejabat yang berasal dari partai penguasa. Jokowi lalu menyinggung soal mantan Jaksa Agung (almarhum) Baharuddin Lopa.

Jokowi sudah menjawab. Tapi, Prabowo menilai jawaban Jokowi terhadap pertanyaan pasangannya, Sandiaga Uno, belum konkret.

“Bapak sudah mimpin 4 tahun. Apa yang bisa dilakukan segera supaya tidak terjadi yang kita khawatirkan. Penegakan hukum hanya untuk orang kuat. Itu yang ditanya wakil presiden saya. Karena jabatan-jabatan penting diserahkan ke kader yang aktif di partai politik,” tanya Prabowo.

Capres nomor urut 01 itu bilang seharusnya tidak boleh ada diskriminasi terhadap pejabat. Apakah berlatar belakang dari parpol atau dari profesional. Dia mengatakan bukan berarti penegak hukum dari partai tidak profesional.

Dia kemudian mengungkit soal kiprah eks Jaksa Agung yang terkenal tegas.

“Misalnya Pak Baharuddin Lopa dari PPP memimpin kejaksaan sangat baik,” sebut Jokowi.

Jokowi vs Sandiaga soal Persekusi

Panggung debat tak cuma panas antara Jokowi dengan Prabowo. Adu argumen juga terjadi antara Jokowi dengan Sandiaga.

Dalam debat, Sandiaga mengatakan banyak kasus kriminalisasi orang-orang kecil yang tidak tersorot. Menurut dia, hukum seharusnya juga ditegakkan untuk orang-orang besar.

“Banyak kasus persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau dan hanya kita lihat yang besar-besar saja. Sementara kasus yang berdampak kepada masyarakat, orang kecil, wong cilik tidak ditangani dengan baik. Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan tapi melindungi kawan,” ujar Sandi.

Jokowi lalu menanggapi. Capres petahana ini mengatakan, jika ada kasus, sebaiknya langsung dilaporkan kepada pihak berwenang.

“Pak Sandi menuduh lagi. Kalau ada persekusi, gampang sekali. Laporkan. Saya akan tindak tegas pelaku itu,” ujar Jokowi.

Debat Capres 2019, Sandiaga Tanya Aparat Hukum Berafiliasi Parpol, Jokowi Menjawab

Dalam sesi tanya jawab debat, Sandiaga bertanya menyebut kerap mendengar aspirasi soal hukum yang tumpang tindih. Eks Wagub DKI Jakarta itu bilang aparat hukum di pemerintahan Jokowi berafiliasi dengan parpol.

“Bagaimana mengatasi tumpang tindih, aparat hukum berafiliasi dengan parpol, bagaimana investasi meningkat kalau ada ketidakpastian hukum,” kata Sandiaga.

Jokowi lantas menegaskan penegak hukum harus adil. Dia menegaskan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih.

“Kami juga akan perbaiki aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat, karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara melindungi rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha. Hukum tidak tebang pilih, hukum betul-betul bisa memberikan rasa tenteram kepada rakyat,” jawab Jokowi.

Sandiaga vs Jokowi soal UMKM

Sandiaga mempertanyakan kepastian hukum kepada pasangan Jokowi mengenai cara meningkatkan investasi. Sebab, kepastian hukum masih dipertanyakan. Menurut Sandiaga, masalah kepastian hukum ini juga membuat usaha kecil menengah (UKM) sulit berkembang.

“Bagaimana investasi meningkat kalau kepastian hukum dipertanyakan, UKM sulit berkembang, banyak UKM menanyakan kepastian hukum,” ujar Sandiaga.

Menanggapi itu, Jokowi mengatakan dirinya akan merevisi aturan-aturan yang menghambat berkembangnya UKM. Lalu, dia akan mengubah sejumlah aturan yang tidak pro investasi.

“Saya akan melakukan revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM. Kita revisi banyak undang-undang yang tidak pro investasi,” paparnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons